komisi x dewan perwakilan rakyat tidka puas dengan kinerja kementerian pendidikan dan kebudayaan sesudah menyaksikan permasalahan di pelaksanaan ujian nasional hampir selama semua provinsi.
fakta berbicara lain, sehingga kami berbagai selama komisi x amat kecewa melalui un dan kacau ini. padahal semua kali mencatat katanya persiapannya telah matang, tapi dan terjadi sampai hari ini berbalik kan, papar wakil ketua komisi x dpr ri syamsul bahri ketika berdialog dengan jajaran pemprov sulawesi selatan pada ruang pola kantor gubernur sulsel selama makassar, senin.
ia menungkapkan permasalahan un di 2013 tidak boleh terulang lagi dalam tahun-tahun mendatang.
pihaknya harapkan pada kemendikbud supaya mampu menunjukan permasalahan itu supaya mereka tak mengulangnya pada tahun mendatang.
Informasi Lainnya:
- Beberapa tempat untuk belanja online
- Belanja Online yuk, di sini tempatnya
- Belanja Online ke sini saja
- Belanja Online yuk, di sini tempatnya
komisi itu sudah melayangkan surat panggilan pada mendikbud muhammad nuh supaya menyerahkan penjelasan juga pertanggungjawaban pada dpr mengenai dengan pelaksanaan un 2013.
kita mau minta klarifikasi jumat (26/4) malam nanti. bagaimana masalahnya, tergolong sentralisasi percetakan makanya un amburadul begini, bagaimana yang terjadi juga bagaimana rencana mereka pada un 2014, kata syamsul dan ditemani beberapa anggota dpr ri di antaranya vena melinda, ulfah hermanto, serta ahmad zainuddin.
ia mengatakan sampai saat ini baru ada pihak yang memperdebatkan soal teknis un. perdebatan tersebut mulai dari pencetakan naskah ujian dan tersentralistik sampai materi teknis lainnya.
dpr, ujarnya, setuju dengan un yang dijadikan dibuat perhatian pemerataan studi.
akan tetapi, tenntang dengan hasil un yang mau dijadikan untuk tiket untuk masuk ke perguruan tinggi, dia menyampaikan perlunya kemendikbud meninggalkan patokan yang lain, tidak melihat hasil un.
hasil un tersebut tak mencerminkan mutu siswa dan sesungguhnya serta ini yang adalah tantangan kita bersama. harus ada patokan lain selain daripada hasil un tersebut, ujarnya.
ketua dewan pendidikan sulsel professor halide yang hadir selama dialog itu mengatakan berang melalui amburadulnya pelaksanaan un dan hampir terjadi pada semua provinsi.
ia menyatakan pesan melalui komisi x dpr tersebut untuk diutarakan terhadap kemendikbud mengenai kekecewaan terhadap pelaksanaan un.
ia mengaku dari awal tidak sudah setuju manakala pencetakan un mesti dipusatkan pada jakarta.
alasan penolakan itu, katnaya, sebab letak geografis, khususnya dalam indonesia bagian timur dan cukup sulit supaya distribusi soal ujian.
ia menjelaskan un dan diselenggarakan serentak dengan mencetak naskah un dan tersentralisasi pada jakarta, ingin berpengaruh pada distribusi.
dari januari kemarin saya suda beritahukan ke kemendikbud terkait risiko sentralisasi percetakan, aku bilang tinjau ulang, namun karena tidak didengar dengan begini beginilah hasilnya, ujarnya.
ia menjelaskan kondisi geografis selama indonesia pihak timur, antara lain berupa kepulauan, pegunungan, dengan infrastruktur jalan dan baru kurang menarik oleh karenanya distribusi soal ujian membutuhkan waktu yang berlalu.
dia menungkapkan yang dituntut untuk badan standar nasional pendidikan (bsnp) juga badan penelitian dan pengembangan (litbang) kementerian studi juga kebudayaan bertanggungjawab atas permasalahan itu.
ia mengatakan persoalan tersebut bukan semata-mata kesalahan kemendikbud.
bsnp dan litbang kemendikbud, selain pak menteri dan paling bertanggungjawab. ini dikerjakan bersama-sama dan disepakati bersama, oleh karenanya seluruh mesti bertanggungjawab, ujarnya.
halide dan mempertanyakan alasan kemendikbud dan tak menggarap kontrak dengan percetakan tenntang jadwal un.
seharusnya, ujarnya, kemendikbud menyerahkan kontrak yang jelas, tergolong kapan soal dicetak juga masa didistribusikan ke daerah.
selain tersebut, halide mengemukakan bahwa pengawas sekolah bukan hanya diselenggarakan dengan guru, ingin tetapi petugas pihak tata upaya-upaya serta terpaksa berkurang tangan.
oleh karena itu, dia berharap pada komisi x dpr agar bisa menyampaikan hal itu terhadap mendikbud supaya kementerian tersebut melayani saran-sarannya agar bahan evaluasi supaya tidak terjadi kekacauan un, semisal ketika ini.